Tahap - Tahap e-Government Menurut Para Ahli Lengkap

TAMBANGILMU.COM - Suatu pelayanan publik pasti memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum dipublikasikan, guna memaksimalkan tujuan yang sesuai dengan pedoman. Oleh karena itu, pada kesempatan ini admin tambangilmu akan membagikan tentang tahap-tahap e-government menurut para ahli yang akan dijelaskan secara lengkap dan mudah untuk dimengerti.


TAHAP - TAHAP E-GOVERNMENT

Tahap e-Government yang dijelaskan menurut Inpres No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan, bahwa penerapan e-Government dapat dilakukan dengan beberapan tingkatan, sebagai berikut :


1. Tingkat Persiapan
  • Pembuatan sebuah situs informasi pada setiap lembaga yang terkait;
  • Penyiapan pada sumber daya manusianya;
  • Penyiapan pada sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana Multipurpose Community Center, Warnet, dll;
  • Sosialisasi tentang situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik

2. Tingkat Pematangan
  • Pembuatan sebuah situs informasi publik interaktif dan mudah untuk diakses;
  • Pembuatan sebuah sistem antar muka yang terhubungan antar lembaga satu dengan lainnya.

3. Tingkat Pemantapan
  • Pembuatan sebuah situs untuk transaksi bagi pelayanan publik;
  • Pembuatan sebuah interoperabilitas pada aplikasi maupun data antar lembaga.


4. Tingkat Pemanfaatan
  • Pembuatan sebuah aplikasi untuk memudahkan pelayanan yang bersifat G2G (Government To Government), G2B (Government To Business) dan G2C (Government To Citizen) yang terintegrasi.



A. Model World Bank


P
engembang

Dalam tahap ini yang terjadi adalah suatu komunikasi satu arah, dimana pemerintah akan mempublikasikan banyak data dan informasi yang dimilikinya dengan tujuan agar dapat secara langsung dan bebas untuk diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang memiliki kebutuhan tertentu melalui akses internet.

Interaksi

Dalam tahapan ini akan terjadi sebuah komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat yang memiliki kebutuhan tertentu.


Transaksi

Dalam tahapan ini telah terjadi sebuah perpindahan uang dari suatu pihak sebagai sebuah konsekuensi yang diambil dari diberikannya pelayanan berupa jasa oleh pemerintah.



B. Menurut Nugroho (2007)

Tahapan dari perkembangan implementasi e-Government yang ada di Indonesia dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu :


Web Presence

Web Presence, yaitu sebuah cara untuk memunculkan website daerah di dalam akses internet. Dalam tahapan ini, informasi dasar yang harus diketahui masyarakat akan ditampilkan dalam sebuah website pemerintah.


Interaction

Interaction, yaitu sebuah website daerah yang akan menyediakan sebuah fasilitas interaksi antara masyarakat daerah dan pemerintah daerah. Pada tahap ini, informasi yang harus ditampilkan lebih bervariasi, seperti adanya fasilitas download dan komunikasi melalui e-mail dalam website pemerintah.


Transaction
Transaction, yaitu sebuah website daerah yang tak hanya memiliki fasilitas interaksi juga dilengkapi dengan sebuah fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah.


Transformation
Transformation, yaitu pada tahap ini pelayanan dari pemerintah harus meningkat secara terintegrasi.



C. Washtenaw County

Washtenaw County membagikan berbagai inisiatif e-Government yang ada akan menjadi tiga tahapan besar, yaitu: e-Information, e-Commerce dan e-Democracy (Kinney, 2001). Tiga jenis klasifikasi inisiatif ini adalah tiga fase besar dalam pengembangan e-Government :


1. e-Information

Konsep e-Information akan terkait dengan obyektif bagaimana agar seluruh bagian dari stakeholder pemerintah, terutama yang akan berhubungan dengan sebuah pelayanan masyarakat dapat di satu sisi akan menyediakan dan di sisi lainnya dapat mengakses informasi yang dibutuhkan secara cepat dan tepat melalui suatu kanal akses.

Kanal akses ini dapat berupa saluran komunikasi yang berbasis tradisional seperti kantor-kantor, telepon, fax, dan lain sebagianya, maupun dengan melalui sebuah media teknologi informasi yang modern seperti internet, call center, web-TV, PDA (Personal Digital Assistant), dan lain-lain.


2. e-Commerce

Dalam tahapan e-Commerce, sebuah konsep pelayanan yang ada tidak boleh hanya berhenti pada pertukaran informasi antara masyarakat dan pemerintah, namun sudah melibatkan seluruh proses transaksi pertukaran barang dan/atau jasa.

Masyarakat yang selama ini harus mendatangi kantor-kantor pemerintahan secara fisik guna melakukan berbagai proses perijinan dan pembayaran, seperti membuat KTP, SIM, Penyetoran PBB, dan lain-lain, sekarang tidak perlu berpergian lagi karena semua hal dapat dilakukan dari rumah dengan memanfaatkan jaringan dan aplikasi di internet.


3. e-Democracy

Dalam tahap e-Democracy, akan terjadi sebuah lingkungan yang amat kondusif bagi pemerintah, wakil rakyat, partai politik, dan konstituennya guna saling berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkoopreasi dengan melalui sejumlah proses interaksi melalui jaringan dan aplikasi di internet.


Ketiga fase ini harus dijalankan prosesnya satu per satu dengan sekuensial karena memang satu fase adalah landasan bagi pengembangan fase berikutnya. Fase yang paling sulit adalah fase ketiga, karena dibutuhkan tidak hanya infrastruktur teknologi jaringan informasi yang kuat, namun juga dibutuhkan perubahan yang besar di masyarakat.



Itu tadi adalah sebagian tentang Tahap - Tahap e-Government Menurut Para Ahli Lengkap. Semoga artikel di atas bermanfaat.

Baca juga